Headline

VIDEO KRITIK BUNG ALI TIDAK MEMENUHI UNSUR PIDANA, MABES POLRI TAK PERLU MENINDAKLANJUTI LAPORAN SAUDARA MUANAS ALAIDID



Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Sebagaimana dikabarkan melalui akun twitter @muannas_alaidid, saudara Muannas Al Aidid yang tidak lain Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah melaporkan Bung Ali @alibaharsyah007 ke Mabes Polri, sehubungan dengan unggahan video yang dianggap menyebar berita bohong. 

Transkrip Video yang dipersoalkan lengkapnya sebagai berikut :

"Woi tanya dong, Itu presidennya siapa sih ?Goblok banget dah. Ini lagi ada virus, darurat kesehatan. Kok yang diterapin malah kebijakan darurat sipil ?

Emang ada perang, ada kerusuhan, ada pemberontakan ?

Heran deh, orang goblok kok bisa jadi presiden. Emang gak ada yang lebih pintar lagi apa ?

Kita kan punya uu nomor 6 tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan. Kenapa itu gak dipake wong dia sendiri yang tanda tangan ?

Itu buat ngarantina orang atau buat ngarantina monyet, buat ngarantina cebong ? Goblok banget dah."

Dari transkrip video tersebut, kita bisa perolehan substansi fakta sebagai berikut :

Pertama, didalam transkip video tidak sekalipun menyebut nama Presiden tertentu dan nama Negara tertentu. Ungkapan yang disampaikan adalah ungkapan umum, yang bisa dimaknai berlaku secara umum tidak spesifik merujuk pada Nama Presiden tertentu dan Nama Negara tertentu.

Karenanya, aneh jika konten video dimaksud dianggap mendeskreditkan Presiden Jokowi Sebagaimana penjelasan Saudara Muanas Alaidid yang diedarkan melalui akun Twitter @muannas_alaidid. Saudara Muanas Alaidid lah yang menarik tafsir video diarahkan kepada Pak Jokowi, karena jika video ini dianggap "Caci Maki" Terhadap Pak Jokowi, maka Saudara Muannas Alaidid lah yang bertanggung jawab atas tafsiran yang disampaikan.

Kedua, tidak ada redaksi "bohong" dalam konten video, apalagi suatu konten kebohongan yang menyebabkan keonaran ditengah masyarakat.

Kebijakan Presiden Jokowi terkait pandemik virus Covid-19 yang menetapkan Status Pembatasan Sosial Berskala Besar diikuti Darurat Sipil itu jelas disampaikan oleh Sang Presiden. Hanya saja, kemudian ada penjelasan Juru Bicara Presiden Saudara Fadjroel Rachman yang menyebutkan opsi Darurat Sipil hanya akan diambil jika dibutuhkan.

Kritik publik banyak disampaikan, tidak saja terkait Status Pembatasan Sosial Berskala Besar maupun Rencana Darurat Sipil. Itu artinya, kritik terhadap status Darurat Sipil itu memang ada faktanya sebagimana telah disampaikan oleh Presiden Jokowi. 

Adapun jika kebijakan Darurat Sipil tidak jadi diambil Presiden, itu menunjukkan Presiden mendengarkan kritik dan aspirasi rakyat yang menolak diberlakukan Darurat Sipil. Jadi, tidak ada konten "kabar bohong" yang disebarkan oleh Bung Ali dalam video dimaksud.

Ketiga, jika Bung Ali dilaporkan atas dugaan penyebaran Berita Bohong yang umumnya menggunakan pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, maka video tersebut "tak memenuhi unsur sebagai bukti kebohongan". Terlebih, pasal ini mewajibkan adanya unsur "menimbulkan keonaran ditengah masyarakat".

Publik justru dibuat onar, heboh, terjadi keresahan yang meluas, akibat Pernyataan Presiden Jokowi yang mengumumkan penundaan cicilan kredit selama satu tahun. Dilapangan, faktanya tukang ojek tetap ditagih Debt Colector Lembaga Finance, dan dasar pidato Presiden Jokowi ditolak dijadikan alasan tidak membayar angsuran kredit oleh Lembaga Finance.

Lebih lanjut, Polri di situasi pandemik akibat menyebarnya Virus Covid-19 saat ini, selayaknya mendukung tugas-tugas dan kinerja Pemerintah dalam menyelenggarakan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan pendekatan Physical Distancing. 

Karena itu, Polri tak perlu dan tak ada urgensinya menindaklanjuti laporan Saudara Muannas Alaidid. Jika tindakan ini tetap diambil, tetap memproses Bung Ali atas laporan Saudara Muannas Alaidid, maka sangat wajar jika umat Islam, rakyat Indonesia juga menagih laporan terhadap Ade Armando, Fictor Laiskodat, Busukma, Abu Janda, Deny Siregar, dan Muafiq, yang selama ini tidak ada tindak lanjutnya. 

Dalam situasi pandemik seperti saat ini, semestinya Polri bertindak adil dan tidak berat sebelah. Memberikan jaminan ketentraman dan rasa aman ditengah masyarakat. [].

No comments