Headline

HAK KONSTITUSIONAL BAGI PRESIDEN UNTUK BERHENTI DIMASA PANDEMI

[Catatan Hukum Batalnya Rencana Diskusi Hukum bertema  "Meneruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan"]

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Beredar kabar salah satu dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Prof DR Ni'matul Huda SH Mum mendapat teror disebabkan akan memberikan materi dalam sebuah diskusi bertajuk  "Meneruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan" di UGM. 

Menurut Dekan Fakultas Hukum  UII Yogyakarta, Abdul Djamil  SH MH, Prof  Ni'matul Huda diteror dengan didatangi serta rumahnya digedor sejak malam hingga pagi. Semenjak pukul 23.00 malam hingga pukul 09.00 pagi,  rumahnya berulangkali digedor-gedor orang tak dikenal yang datang silih berganti. (28/5).

Miris sekaligus sedih, ditengah keterbukaan publik dan jaminan Konstitusi atas kebebasan menyatakan pendapat, diskursus penting tentang Ketatanegaraan dan Konstitusi ini justru mendapat teror dan ancaman.

Padahal, isu berhentinya seorang Presiden dari jabatannya adalah isu Konstitusional, legal dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Secara faktual, Presiden mungkin saja berakhir masa jabatannya ditengah jalan, baik karena mangkat (meninggal dunia), berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya (dima'zulkan). Secara konstitusional, UUD 45 telah mengadopsi Norma Tentang mekanisme Penghentian Jabatan Presiden, baik karena mangkat (meninggal dunia), berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya (dima'zulkan).

Dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) UUD 45, disebutkan : 

"jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya."

Artinya, diskusi bertema  "Meneruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan" penting diadakan, untuk memberikan jawaban bagaimana mekanisme lanjutan setelah presiden menyatakan berhenti ?

Presiden, tidak boleh dihalangi jika atas kesadaran pribadi, merasa tidak dapat melakukan kewajiban dan tanggung jawab sebagai Presiden dalam masa jabatannya, dan menginginkan berhenti dari jabatannya. Dalam kondisi ini, Presiden memiliki hak untuk berhenti dari jabatannya, dan tidak boleh ada satupun warga Negara yang menghalanginya, sebab Konstitusi telah menjaminnya.

Sebaliknya, jika Presiden melihat banyaknya aspirasi dan tuntutan rakyat agar Presiden berhenti dari jabatannya, sementara Presiden merasa berkewajiban dan bertanggung jawab moral untuk berhenti dari jabatannya dalam rangka mendengar aspirasi dan memenuhi tuntutan rakyat, maka tak boleh ada satu orangpun warga negara yang menghalangi Presiden untuk menunaikan kewajiban moral untuk berhenti dari jabatannya.

Konstitusi juga mengatur Norma lanjutan tentang mekanisme pengganti presiden, jika presiden diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUD 45 menyebutkan :

"1. jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya."

"2. dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelanggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oresiden."

"3. jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri pertahanan secara bersama-sama. selambat lambatnya 30 hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai yang paket calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumya, sampai habis masa jabatannya."

Jadi diskursus tentang pemberhentian Presiden apalagi di masa Pandemi ini sangat relevan dan sangat dibutuhkan. Agar, segenap anak bangsa memiliki persiapan yang cukup jika kondisi ini benar-benar terjadi.

Penulis sendiri, melihat Presiden Jokowi nampak lelah menghadapi situasi pandemi Covid-19 ini. Berbagai kebijakan dan perilaku yang dilakukan Presiden sering tidak konsisten.

Apalagi, disituasi Pandemi ini banyak aspirasi rakyat yang menginginkan Presiden mengundurkan diri, itu artinya Presiden diminta berhenti dari jabatannya.

Jika Presiden tiba-tiba menyatakan berhenti dari jabatannya, baik karena dia merasa tidak mampu lagi menjalankan tugas sebagai presiden dan memandang berhenti adalah hak konstitusional, atau Presiden memiliki tanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk berhenti dari jabatannya karena banyaknya aspirasi dan tuntutan rakyat, sementara segenap anak bangsa belum memiliki skenario rincian secara konstitusi dan ketatanegaraan untuk menindaklanjuti, bukankah ini bencana bagi bangsa dan negara ?

Karena itu, seyogyanya diskusi hukum bertema  "Meneruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan" sangat penting dilakukan. Orang yang melakukan teror dan ancaman, hakekatnya tidak paham bahwa diskusi dimaksud sedang mempersiapkan solusi bagi masa depan bangsa dan negara ini. [].

No comments