Headline

MENYOAL DUGAAN KETERLIBATAN SAUDARA BAGAS PUJILAKSONO WIDYAKANIGARA DALAM PERISTIWA "TEROR KEBEBASAN AKADEMIK" YANG MENIMPA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

[Catatan Hukum Aspek Kausalitas dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Kasus Batalnya Diskusi Hukum yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society” (CLS) UGM]

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Sebagaimana diketahui, akibat batalnya agenda Diskusi Hukum di Universitas Gajah Mada (UGM), mengambil tema "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan", Dekan Fakultas Hukum UGM Prof DR Sigit Riyanto, SH, LLM, mengeluarkan Press Release pada tanggal 29 Mei 2020.

Dalam poin kedua Press Release, Dekan Fakultas Hukum UGM menyebut Mahasiswa membuat poster kegiatan diskusi yang tersebar dan beredar viral pada tanggal 28 Mei 2020 dengan judul “Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”. 

Viralnya poster kegiatan ini, menurut Dekan Fakultas Hukum UGM dalam release diduga salah satunya, dipicu oleh tulisan seorang bernama: Ir. KPH Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc, Lic.Eng, Ph.D yang berjudul “Gerakan Makar di UGM Saat Jokowi Sibuk Atasi Covid19” di laman tagar.id. yang di antaranya menyatakan : “Inikah demokrasi, pada saat bangsanya sibuk bergotong-royong mengatasi pandemic Covid-19, kelompok sampah ini justru malah mewacanakan pemecatan Presiden. Ini jelas makar dan harus 
ditindak jelas.” (https://www.tagar.id/gerakan-makar-di-ugm-saat-jokowi-sibuk-atasi-covid19).

Menuding sebuah forum diskusi ilmiah sebagai "Gerakan Makar" adalah sebuah fitnah yang sangat Jahat. Apalagi, penilaian ini muncul dari seorang yang dikabarkan Dosen Teknik dan dilayangkan sebelum mengikuti atau bahkan sebelum terjadinya diskusi. 

Terma "makar" adalah terma hukum yang merujuk pada pasal 107 KUHP. Makar adalah transliterasi dari kata "Anslag" didalam KUHP yang merupakan warisan Belanda. Anslag adalah makar yang wajib dibuktikan dengan adanya unsur "serangan secara fisik". 

Bagaimana mungkin sebuah diskusi hukum ilmiah dituding Makar ? Serangan fisik apa yang dilakukan panitia dan mahasiswa UGM ? Apakah diskusi itu bermotif mengambil alih kekuasaan atau sekedar diskusi hukum ilmiah ?

Karenanya, seorang yang tak berkompeten bicara mengenai terma hukum memaksakan diri menggunakan terma "makar" dan menuding secara serampangan jelas tak bisa dibenarkan. Apalagi, hal ini dilakukan oleh seorang yang berpendidikan tinggi bergelar Ir., M.Sc, Lic.Eng, Ph.D.

Menuding adanya Gerakan Makar di UGM Saat Jokowi Sibuk Atasi Covid19, adalah sebuah pernyataan yang mengandung unsur kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Sebab, Institusi UGM adalah Institusi resmi, diakui negara, dan telah terbukti berpuluh-puluh tahun berkarya dan membhaktikan institusi kepada Negeri.

Menyebarkan kabar tudingan makar, apalagi kepada Institusi sekelas UGM jelas sebuah kebohongan. Membuat dan menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran, adalah tindak pidana dengan ancaman Pidana 10 tahun penjara.

Pernyataan Saudara Bagas Pujilaksono Widyakanigara jelas merupakan fitnah keji, memvonis sepihak tanpa mengklarifikasi kepada panitia, dan cenderung menjadi seruan yang menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Karenanya, tindakan Bagas Pujilaksono Widyakanigara dimaksud diduga melanggar ketentuan pasal 310 KUHP Jo Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) dan/atau pasal Pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo pasal 14 ayat (1) dan (2) Jo pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Delik pasal 310 KUHP Jo Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan. Penyidik tak bisa memproses kasus, tanpa adanya aduan dari korban. Sementara, delik Pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU ITE Jo pasal 14 ayat (1) dan (2) Jo pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana adalah delik umum. Penyidik bisa langsung melakukan penyelidikan, tanpa menunggu adanya laporan dari korban.

Sampai saat ini belum ada aduan ke polisi atas kasus ini. Namun, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Abdul Jamil memastikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UII akan memberikan bantuan hukum kepada Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Ni'matul Huda, yang tengah mendapat teror.

Prof Ni'matul adalah narasumber diskusi Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mendapat teror orang tak dikenal dan dituding hendak melakukan makar.

Prof Abdul Jamil selain memastikan LKBH UII akan memberikan perlindungan hukum kepada Pror Ni'matul Huda, juga menyebut akan melaporkan oknum yang diduga menyebarkan fitnah. Beliau mempersoalkan tuduhan Makar pada acara yang belum selesai, dan bahkan akhirnya dibatalkan.

Selain dugaan tindak Pidana sebagimana penulis uraikan, publik juga patut bertanya apakah ada hubungan kausalitas peristiwa teror dan ancaman kepada panitia, moderator, Mahasiswa dan Nara Sumber diskusi dengan Saudara Bagas Pujilaksono Widyakanigara.

Sebab, teror dan intimidasi yang dilakukan diduga terencana, terstruktur dan sistematis yang melibatkan banyak pihak. Peretasan nomor HP, Order Grab Car dan tiga pesanan Go Food, ancaman kepada keluarga mahasiswa, moderator, hingga adanya beberapa orang yang datang silih berganti menggedor rumah Nara sumber dari malam hingga pagi hari, mustahil dilakukan secara individu, secara spontan, tanpa rencana dan tanpa struktur pengendali teror.

Mengenai apakah saudara Bagas Pujilaksono Widyakanigara terlibat dalam rangkaian teror, baik sebagai dader, plager, doen plager, mede plager, atau uitlokker yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sangat bergantung pada proses penyelidikan yang dilakukan Polisi. 

Kita semua berharap agar polisi mampu mengungkap semua aktor dan dalang pelaku teror dan intimidasi. Sebab, jika polisi gagal, ini merupakan pertanda ancaman besar bagi kebebasan akademik, ancaman nyata bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan, lebih jauh merupakan ancaman bagi peradaban suatu bangsa. [].

No comments