Headline

NEGARA AKAN MELEGITIMASI KEBANGKITAN KOMUNISME PKI DAN MENEBAR TEROR ATAS AJARAN ISLAM KHILAFAH ?

[Catatan Hukum Atas Tidak Dicantumkannya TAP MPRS XXV/1966 Dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila]

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Wakil Ketua MPR RI yang juga politikus PDIP, Ahmad Basarah menjanjikan tidak ada ruang bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk kembali bangkit. Ia berharap pihak-pihak tertentu, baik kalangan politisi, akademisi, maupun masyarakat umum, untuk tidak khawatir dan membesar-besarkan isu kebangkitan PKI di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan pidato secara virtual terhadap mahasiswa Pascasarjana Jurusan Ketahanan Nasional Universitas Brawijaya pada Jumat (15/5) sekaligus merespons pemberitaan mengenai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang tidak mencantumkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, selain menyebut tak perlu khawatir pada isu kebangkitan komunime PKI, Basarah justru menyinggung ancaman konsep ajaran Islam Khilafah, sebuah imperium tunggal yang melintasi lintas sekat-sekat wilayah negara dan menolak konsep nasionalisme.

Basarah juga kembali mengungkit tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang menurutnya tidak saja dibubarkan hanya berdasarkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tetapi juga oleh pengadilan hingga level Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bernomor 27 K / TUN / 2019 dan resmi diputus pada Kamis 14 Februari tahun 2019. 

Basarah mengakui, Sepak terjang HTI memang tidak identik melakukan tindakan kekerasan. Namun Basyarah menyebar tudingan dakwah yang dipropagandakannya demikian berbahaya lantaran mengusung konsep Khilafah Islamiyyah.

Pernyataan Wakil Ketua MPR RI ini perlu diluruskan. Sebab jika tidak, umat akan menganggap remeh masalah potensi kebangkitan komunime PKI yang selama ini memang semakin nampak gejalanya.

Disisi lain, Pernyataan Basarah ini perlu dikritisi. Sebab jika tidak, fitnah atas ajaran Islam khilafah yang dituding berbahaya, akan mengaburkan umat akan keagungan ajaran Islam Khilafah serta bagaimana prestasinya membangun peradaban dunia dan pernah eksis lebih dari 13 abad.

Untuk itu, penulis mengajukan beberapa kritik terhadap Pernyataan Wakil Ketua MPR RI ini, sebagai berikut :

Pertama, NEGARA AKAN MELEGITIMASI KEBANGKITAN KOMUNISME PKI DAN MENEBAR TEROR ATAS AJARAN ISLAM KHILAFAH ? komunisme PKI itu bukan hanya ancaman tetapi telah terbukti dalam fakta sejarah melakukan kekerasan dan pembunuhan, serta percobaan kudeta atas kedaulatan NKRI. Dikeluarkannya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 adalah bukti nyata bahwa PKI memang telah berkhianat, dan hasrat untuk mengulangi pengkhianatan terhadap kedaulatan negara sangat potensial terjadi kembali.

Kedua, jika benar RUU HIP dibentuk untuk menjaga ideologi negara dari ancaman Ideologi yang merusak khususnya ideologi Marxisme, Komunis dan leninisme yang merupakan ideologi PKI, apa sulitnya mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 sebagai salah satu konsiderannya ? 

Baiklah, kalau Negara menjamin PKI tidak akan bangkit, apa susahnya mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 dalam RUU HIP sebagai satu bentuk kehati-hatian negara untuk mengantisipasi potensi kebangkitan komunime PKI ?

Ketiga, menjadi sangat terlihat kontras membingungkan pikiran publik, ketika komunisme PKI yang jelas melakukan kekerasan, pembunuhan dan percobaan pemberontakan dianggap tidak perlu dikhawatirkan, sementara pada saat yang sama Basarah mengungkit dan menebar tuduhan ancaman atas ajaran Islam Khilafah. 

Apa salah Khilafah terhadap bangsa dan rakyat negeri ini ? Apakah Khilafah pernah melakukan tindakan seperti yang pernah dilakukan komunisme PKI ? Jawabnya jelas tidak.

Khilafah adalah ajaran Islam, sebagai sebuah ajaran Islam  khilafah jelas memberikan kebaikan bagi seluruh umat dan bangsa. Dakwah khilafah di negeri ini tidak pernah dilakukan dengan pemaksaan, kekerasan, pembunuhan apalagi pemberontakan.

Keempat, apa dasar hukumnya Basarah menyebut HTI telah dibubarkan ? Apakah Basyarah tidak paham esensi peradilan tata usaha negara ? Apakah Basyarah belum membaca amar putusan PTUN Jakarta yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung ?

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan administrasi, bukan peradilan pidana. Putusan PTUN Jakarta yang dikuatkan MA hanya menolak gugatan HTI, dengan demikian putusan hanya menguatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Tak ada satupun amar putusan pengadilan, baik ditingkat PTUN Jakarta hingga MA yang menyebut membubarkan HTI. Tak ada pula, konsideran dalam Beshicking berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 yang menyebut membubarkan HTI.

HTI hanya dicabut badan hukumnya, sehingga tak lagi memiliki hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab sebagai Ormas yang berbadan hukum.

Namun sebagai ormas tak berbadan hukum, HTI tetap sah dan legal sebagai Organisasi Masyarakat, mengingat berdasarkan ketentuan pasal 10 UU Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan Ormas dapat berbadan hukum juga dapat tidak berbadan hukum.

Dengan demikian putusan PTUN Jakarta dan MA hanya mencabut BHP HTI. Namun, putusan PTUN Jakarta dan MA tak dapat merampas hak konstitusional warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Status HTI saat ini adalah Ormas yang tidak berbadan hukum. HTI hanya bisa bubar, jika anggotanya menyepakati pembubaran diri sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD dan ART HTI.

HTI saat ini statusnya mirip dengan FPI. Bedanya, HTI tak memiliki BHP (Badan Hukum Perkumpulan) Karena telah dicabut Menkumham. Sementara FPI, tak lagi memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar), karena tidak diperpanjang Kemendagri.

Namun sebagai Ormas tak berbadan hukum, HTI maupun FPI tetap sah, legal dan konstusional untuk terus melakukan aktivitas dakwah amar Ma'ruf nahi Munkar, dalam satu entitas jama'ah (organisasi), sebagaimana Konstitusi telah menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. 

Terakhir sebagai simpulan, tidak dicantumkannya TAP MPRS NOMOR XXV/1966 dalam RUU HIP menimbulkan praduga, Negara secara diam-diam sedang melegitimasi komunisme PKI sekaligus mengabaikan bahaya potensi kebangkitannya. Adapun narasi menuding Khilafah sebagai ajaran berbahaya, juga mengkonfirmasi adanya Islamophobia yang menjangkiti para pemangku Kebijakan di negeri ini, sekaligus bentuk nyata adanya upaya menghalangi kebangkitan Islam dan kaum muslimin melalui Kembali tegaknya Institusi Khilafah. [].

No comments