Headline

PERPPU COVID-19 AKAN BERAKHIR SEPERTI PERPPU ORMAS ?

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Penulis termasuk yang ikut keras mengkritik Perppu No 1 tahun 2020 atau dikenal dengan Perppu Covid-19. Bahkan, dua hari pasca Perppu ini diterbitkan, penulis menulis artikel hukum dengan judul "Bahaya Korupsi Politik Dibalik Terbitnya Perppu No 1 Tahun 2020".

Memang, ada sejumlah rekan sejawat mengajak penulis mengajukan Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Penulis enggan mengambil upaya ini.

Sebab, sistem ketatanegaraan Indonesia hari ini tidak sehat. Intervensi Kekuasaan Eksekutif di Lembaga Legislatif dan Yudikatif begitu nampak kuat.

Apalagi, penulis memiliki pengalaman menguji Perppu Ormas. Saat itu, Penulis dan sejumlah Pemohon lainnya gigit jari, karena setelah berjibaku mengajukan bukti dan saksi, termasuk menghadirkan ahli, Perppu ini ditelikung politisi Senayan, dan disahkan menjadi UU.

Akibatnya, penulis dan para Pemohon uji materi di MK kehilangan Objek Permohonan. Ikhtiar kami untuk membatalkan Perppu Ormas melalui MK menjadi kandas.

Memang saat itu, Prof Yusril sempat mengeluhkan banyaknya Pemohon sehingga membuat proses berperkara di MK menjadi lama, dan akhirnya keduluan DPR membawa Perppu Ormas kedalam sidang paripurna dan diketok menjadi UU.

Namun, pengamatan penulis bukan itu sebabnya. Yang menjadi sebab perkara molor itu karena banyaknya pihak yang diduga terafiliasi dengan pemerintah mengajukan diri sebagai pihak terkait.

Meskipun pihak-pihak yang mengajukan menjadi pihak terkait ini ditolak MK, namun prosesnya memakan waktu cukup lama. Hingga DPR masuk masa sidang, sehingga untuk masa sidang pertama Perppu Ormas disahkan DPR menjadi UU.

Terkait Perppu Covid-19, penulis awalnya sudah menduga akan bernasib sama seperti Perppu Ormas. Yakni, ramai-ramai di uji di MK, namun akhirnya kandas karena DPR mengesahkan Perppu Covid-19 menjadi UU.

Gelagat ini sudah mulai terbaca. Banggar DPR, belum lama ini dikabarkan semua fraksi sepakat menerima Perppu Covid-19 menjadi UU. (4/5/2020).

Selanjutnya, Banggar DPR sepakat untuk membawa Perppu Covid-19 ke rapat paripurna, yang direncanakan berlangsung pada 12 Mei 2020. Dalam rapat paripurna, sudah bisa ditebak Perppu akan mulus menjadi UU.

Pertanyaan selanjutnya, apakah proses hukum di MK yakni uji materi Perppu Covid-19 akan lebih dahulu diputus MK ketimbang proses politik di DPR ?

Menurut pengalaman penulis, proses di MK masih lama hingga sampai putusan. Sementara, proses politik di DPR hanya tinggal menunggu dua mingguan sejak hari ini. 

Di MK, dalam waktu dua minggu Paling cepat bisa melakukan 2 sampai 4 kali periode sidang. Sangat mustahil, untuk pengujian Perppu Covid-19 ini dalam 4 kali sidang lagi selesai dan sampai pada putusan.

Prediksi yang terkuat adalah, proses politik di DPR mendahului proses hukum di MK. Itu artinya, para pemohon uji materi Perppu Covid-19 di MK akan bernasib sama seperti Pemohon Perppu Ormas pada tahun 2017 yang lalu. Artinya, para pemohon di MK akan kehilangan objek Permohonan.

Hanya satu yang membedakan Perppu Covid-19 ini dengan Perppu Ormas. Perppu Ormas hanya memangsa Korban HTI, dimana badan hukum HTI dicabut secara sepihak oleh pemerintah berdasarkan Perppu Ormas.

Sementara Perppu Covid-19 ? Dugaan kuat penulis, seluruh rakyat Indonesia akan terimbas menjadi korban Perppu Covid-19 yang zalim, yang memberikan perlindungan hukum bagi tindakan penyelewengan anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 405,1 Triliun. 

Perppu ini juga memberikan fasilitas kepada pemerintah untuk utang berapapun jumlahnya, tanpa perlu lagi terikat dengan jaring pengaman APBN yang membatasi defisit APBN terhadap PDB hanya maksimum 3 %.

Jika pemerintah mengelola negara dengan utang ugal-ugalan, bukankah yang wajib membayar seluruh rakyat Indonesia ? Bukan hanya anggota HTI ? Itulah, kenapa penulis simpulkan korban Perppu Covid-19 adalah seluruh rakyat Indonesia. [].

No comments