Headline

REZIM JOKOWI MAKIN ZALIM KEPADA KELUARGA PRAJURIT ?

[Catatan Hukum Duka dan Empati Kepada Prajurit dan Keluarga Militer AD]


Oleh : Ahmad Khozinudin SH
Ketua LBH Pelita Umat

Kita masih ingat betul, peristiwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2019 silam, dimana Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mencopot Kolonel Kavaleri Hendi Suhendi dari jabatannya sebagai Komandan Kodim 1417 Kendari.  Tidak cukup dengan mencopot jabatan Kolonel Hendi, KSAD juga mengenakan sanksi berupa penahanan ringan selama 14 hari.

Pencopotan Kolonel Hendi diberikan, hanya karena unggahan istrinya di media sosial. Istri Kolonel Hendi, Irma Zulkifli Nasution, membuat status terkait peristiwa penusukan Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten.

KSAD menyebut Kolonel Hendi dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Kabarnya, istri Kolonel Hendi pun dipersoalkan secara pidana umum karena dianggap melanggar UU ITE. Padahal, jika diperhatikan redaksi unggahan yang ditulis istri Kolonel Hendi tak ada satupun kalimat yang secara spesifik menyebut nama Wiranto, yang menjabat Menkopolhukam ketika itu.

Hari ini, kembali kita mendengar kabar duka dari keluarga prajurit. Anggota Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) Jaya, Sersan Mayor (Serma) T, dinyatakan bersalah dalam sidang disiplin militer hingga harus menjalani penahanan ringan 14 hari. 

Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Nefra Firdaus mengatakan, Serma T harus menjalani hukuman karena dianggap tidak menaati perintah kedinasan yang sudah dikeluarkan tentang larangan penyalahgunaan media sosial (medsos) oleh prajurit TNI dan keluarga.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dan dihadiri Wakil KSAD Letjen Moch Fachruddin, Komandan Pusat Polisi Militer AD (Danpuspomad) Letjen Dodik Widjanarko, Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono, Asisten Intelijen (Asintel) KSAD Mayjen Teguh Arief Indratmoko, Direktur Hukum AD Wahyoedho Indrajit, Kepala Pusat Sandi dan Siber AD (Danpussansiad) Brigjen Iroth Sonny Edhie, di Mabes AD, Jakarta Pusat, Ahad (17/5), Serma T dianggap bersalah. Menurut Nefra, Serma T tidak mampu mengendalikan istrinya, SD, yang hanya menulis status di medsos Facebook  "Moga rezim ndang (segera) tumbang sebelum akhir 2020,".

Mirisnya dalam kasus ini, istri Serma T juga diperlakukan sama dengan istri Kolonel Hendi, mantan Dandim Kendari. Yakni akan dipersoalkan secara hukum.

Dalam rilisnya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Nefra Firdaus menyebut  mendorong proses hukum terhadap Saudari SD yang merupakan istri Serma T, atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sedih, haru sekaligus memprihatinkan. Suami telah dihukum, diberi sanksi secara militer, istri dipersoalkan dengan UU ITE. Padahal, dalam konteks UU ITE semestinya tugas aparat penegak hukum (polisi) yang mengambil inisiatif untuk mengambil langkah memproses hukum jika itu delik umum, atau pihak yang merasa dicemarkan jika itu delik khusus (aduan), untuk menindaklanjuti kasus.

Bukan Institusi TNI AD yang mengambil inisiatif atau mendorong proses tersebut. Apalagi, sebagai institusi militer, TNI AD tidak saja bertanggung jawab mendisiplinkan prajurit dan keluarganya, tetapi juga berkewajiban memberikan perlindungan, pengayoman dan rasa tentram bagi prajurit dan keluarganya.

Mengingat, berdasarkan pasal 2 UU nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, disebutkan bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dilaksanakan berdasarkan asas: 

a.keadilan;
b.pembinaan;
c.persamaan di hadapan hukum;
d.praduga tak bersalah;
e.hierarki;
f.kesatuan komando;
g.kepentingan Militer;
h.tanggung jawab;
i.efektif dan efisien; dan
j.manfaat.

Lantas, dimana letak keadilan bagi keluarga prajurit, jika sang suami telah dihukum dan diberi sanksi sebagai tanggung jawab atas tindakan istri, sementara istri juga didorong untuk diproses hukum dengan UU ITE ?

Pembinaan apa yang dikehendaki, jika sang suami telah dihukum dan diberi sanksi sebagai tanggung jawab atas tindakan istri, sementara istri juga didorong untuk diproses hukum dengan UU ITE ? Bukankah hal ini justru menimbulkan "pembangkangan" meskipun hanya disimpan didalam dada ? Bukankah hal ini justru menimbulkan "kemarahan" meskipun ekspresinya hanya dalam diam dan selalu menjawab "siap terima komandan" atas semua putusan yang diberikan.

Persamaan dimuka hukum, apakah mewajibkan istri juga diproses hukum pidana umum padahal suami telah diberikan sanksi hukum disiplin militer ?

Kepentingan militer apa yang hendak dipertahankan, ketika sang suami telah dihukum dan diberi sanksi sebagai tanggung jawab atas tindakan istri, sementara istri juga didorong untuk diproses hukum dengan UU ITE ?

Belum lagi, frasa "tidak mampu mengendalikan istri" sebagai sebab penjatuhan sanksi disiplin militer masih sangat debateble. Hanya karena ini sidang disiplin militer, dan tabiat tentara itu selalu patuh pada atasan, sehingga celah debat dalam sidang militer tak mungkin terjadi seperti layaknya sidang peradilan umum.

Dalam ketentuan pasal 9 UU Hukum Disiplin Militer disebutkan bahwa Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

a.teguran;
b.penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Itu artinya, sanksi langsung diberikan secara kumulatif, bukan hanya teguran tetapi juga penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari.

Padahal, Pasal 5 dengan tegas menyebutkan Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum dan pelindungan hukum bagi Militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang Ankum.

Dalam konteks pemberian sanksi ini, tak ada ukuran objektif yang sifatnya limitatif sehingga publik bisa menilai tindakan Ankum apakah sesuai kewenangan atau abuse of power.

Sedih sekali melihat kondisi prajurit dan keluarganya saat ini. Mereka, 'dipaksa' tunduk pada Rezim, sementara jalur pemegang rantai komando tak lagi memfilter kehendak Rezim. Bahkan, cenderung menjadi kepanjangan tangan dari rezim.

Semua ini hanya terjadi di era Rezim Jokowi. Kekuasaan yang dibangun tak lagi menghiraukan rasa dan sikap batin rakyat, melainkan hanya memperturutkan kehendak yang hanya bersumber dari ego kekuasaan.

Sabarlah wahai prajurit, sabarlah wahai keluarga prajurit, sabarlah wahai tentara umat Islam. Berdoalah, agar Allah SWT turunkan pertolongan, sehingga jalur komando di militer benar-benar dipegang orang yang amanah, yang taat, bertaqwa kepada Allah SWT, yang tak memberikan sanksi melainkan atas dasar kecintaan terhadap kalian, yang bertujuan meluruskan kalian, bukan karena menuruti kehendak kekuasaan.

Semoga kelak, orang-orang salih laksana Jenderal Soedirman yang akan memimpin kalian. Sabarlah wahai prajurit, sungguh tak ada yang sia-sia dalam menetapi kesabaran. Semoga Allah SWT menolong kita semua, dengan hadirnya kekuasaan yang menolong. [].

No comments