Headline

RUU HIP BERPOTENSI MENGUBAH PANCASILA DAN MENGGUSUR KONSTITUSI?




Reportase Islamic Lawyers Forum (ILF) Jakarta edisi #21

JAKARTA. Acara yang diselenggarakan pada hari Minggu / 14 Juni 2020.  Menghadirkan Pembicara: 1. Dr.H.Abdul Chair Ramadhan.,SH.,MH. (Ahli Pidana & Direktur HRS Center) 2. Dr.Miko Kamal.,SH.,LL.M. (Dewan Nasional BHP KSHUMI) 3. Dr.M.Taufik.,SH.,MH. (Lawyer & Lecture) 4. Drs.H.Abdullah al-Katiri.,SH. (Ketua Umum IKAMI) 5. Drs.Wahyudi.,M.Si. (Pembina LBH Pelita Umat) 6. Chandra Purna Irawan.,SH.,MH. (Ketua DPN LBH PELITA UMAT).

Dalam acara tersebut Drs.H.Abdullah al-Katiri,SH., Berpendapat bahwa Pancasila adalah kesepakatan nasional dan menjadi sumber hukum atas segala produk perundangan undangan. Kemudian Chandra Purna Irawan SH MH menyampaikan pendapat bahwa RUU HIP ini berpotensi mengubah substansi dan frasa Sila Pancasila. Misalnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi "Ketuhanan" (lihat pasal 3).

Sedangkan Miko Kamal,SH.,LL.M., PhD. Berpendapat apabila RUU HIP mengubah substansi dan frasa Sila Pancasila, maka pembukaan UUD 1945 mesti diubah dan termasuk kesepakatan berbangsa bernegara mesti diubah juga, maka kita mesti duduk bersama kembali merumuskan masa depan dengan membuat kesepakatan baru, hal ini yang sangat sulit. Pertanyaan tersebut diperkuat oleh Dr.M.Taufik SH MH yang mengungkapkan keanehan konsideran RUU HIP yang tidak memasukkan TAP MPRS terkait larangan komunisme dan marxisme.

Sementara Drs.Wahyudi.,M.Si. Jika membaca RUU ini pada pasal 4, 6 dan 7, nampak ada indikasi mengubah pancasila dan konstitusi. Namun opini yang dikembangkan justru menuding islam sebagai radikal,  anti Pancasila, intoleran, dll.  Tentu, ini sangat berbahaya dan mengancam keutuhan negara. Perlu kewaspadaan dari seluruh elemen bangsa. Jangan sampai RUU ini justru diperalat untuk tunggangan kepentingan ideologi lain, baik itu kapitalis-liberal maupun Sosialis-Komunis.

Sementara Dr.Abdul Chair Ramadhan,SH.,MH. Menyatakan Penting disampaikan, apabila RUU HIP terus dilakukan pembahasan dengan diakomodirnya pencantuman Tap MPRS No.XXV/MPRS/1966. Kemudian disahkan menjadi undang-undang, maka itu sama saja membenarkan dalil penyelesaian sengketa ideologis, antara Nasionalis dan Islamis di satu sisi dengan Komunis di sisi lain. Seiring dengan itu Ideologi Terpimpin berada pada Presiden. Melalui tata Masyarakat Pancasila guna membentuk Manusia Pancasila berpotensi menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Sebagai ideologi tunggal, maka sendi pokok Pancasila bukan lagi Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebutkan dalam RUU HIP bahwa sendi pokok Pancasila adalah Keadilan Pancasila. Di sini telah terjadi mutasi atas sila pertama Pancasila. Keadilan Sosial menempati derajat paling atas, sementara sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” di posisi paling bawah. Keadilan Sosial dilepaskan dari nilai-nilai ajaran agama berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi mengikat, mendasari dan menjiwai sila-sila lainnya, termasuk Keadilan Sosial. Konsekuensinya menunjuk pada sistem ekonomi yang akan dianut. Sistem ekonomi Islam tentu tidak lagi menjadi rujukan. Oleh karena itu, hanya tinggal dua pilihan, yakni “Sosialis-Komunis/Marxis” atau “Liberalis-Kapitalis”. Sebagai catatan, Komunis kini 'berwajah' Liberalis, dan bahkan lebih Kapitalis. Kesemuanya itu terhubung dengan 'negara penerima manfaat' yakni Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini telah sering penulis katakan.

Wallahualam bishawab


No comments